The smart Trick of agus joko That Nobody is Discussing

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

As IDI’s Board prepares for its Conference on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo a handful of questions about governance and what this means to be a fresh member of the Board.

m. Vice chairman Ma'ruf Amin highlighted the TNI's transformation into a modern, robust, and professional protection institution above its 79 many years, noting its substantial contributions to Indonesia. He urged the TNI to continue adapting to technological advancements to fulfill world wide troubles, notably in cybersecurity and asymmetric warfare.

Enterprise possibility management and provide chain management: The mediating role of aggressive edge and final decision producing in increasing corporations effectiveness

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.

The next content articles are merged in Scholar. Their mixed citations are counted only for the first posting.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

This "Cited by" rely features citations to the subsequent articles or blog posts in Scholar. The ones marked * may be unique with the article while in the profile.

Johanis Tanak saat click here ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

“The PDI-P approved Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus stated, noting that finding a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was in keeping with the prevailing regulations.

Naturalisasi pemain sepakbola Indonesia menjadi isu yang akhir-akhir ini santer diperbincangkan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba ada satu pemain Timnas Malaysia mengaku ket

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.